Lambatnya realisasi pembangunan Waduk Bulango Ulu Gorontalo memberikan kesan ketidak seriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur dari pusat untuk Gorontalo.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mencoba mengidentifikasi masalah dari lambatnya progres pembangunan Waduk Bulango Ulu. Hal yang beliau temukan yakni data persiapan dari Pemprov Gorontalo yang masih banyak kekurangan, belum adanya kepastian harga dan kepastian tempat relokasi masyarakat yang rumahnya akan masuk dalam zona pembangunan waduk.
Saat bertemu Menteri ATR dan Badan Pertanahan (ATR/BPN) RI Sofyan A Djalil di Kantor ATR&BPN RI (21/5), Rachmat Gobel coba membicarakan masalah tersebut, karena Kementerian ATR/BPN RI merupakan sebuah intansi yang bertanggungjawab pada setiap pembebasan lahan dalam pembangunan mega proyek dari pemerintah pusat.
“ Kita harus mencari solusi terbaik terkait kepastian harga tanah dan juga tempat relokasi untuk masyarakat Bulango Ulu yang rumahnya masuk dalam zona pembangunan waduk. Data pembebasan lahan juga harus lengkap sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan, ” Ungkap Rachmat Gobel.
“ Saya kurang setuju cara Pemerintah Provinsi Gorontalo ingin mempercepat pembangunan waduk,namun masih banyak kekurangan dalam persiapan, Yang lebih memprihatinkan lagi, kekurangan data tersebut ternyata dari Tim Persiapan Pemprov Gorontalo sendiri ,” Tegas Rachmat Gobel.
Data dari Tim Persiapan Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait pembangunan waduk bulango ulu masih banyak kekurangan dan dikembalikan oleh BPN Provinsi Gorontalo, serta diminta untuk segera di perbaiki.
Kurang lebih 1900 warga masyarakat bulango ulu yang akan menerima dampak pembangunan Waduk Bulango ulu. Oleh sebab itu pemerintah diminta untuk serius dalam menangani pembangunan waduk ini.
Selain membahas terkait kendala pembangunan waduk Bulango Ulu, Rachmat Gobel juga membahas 2 issue lain terkait pembebasan lahan bersama Menteri Sofyan A Djalil.
