Rencana pemerintah mengimpor beras 1 Juta Ton dari berbagai negara mendaptakan respon dari Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel. Mantan Menteri Perdagangan tersebut berharap, pemerintah tidak mudah mengimpor beras. Sebab, ia khawatir, ada pasokan data yang kurang valid terkait ketersediaan cadangan beras nasional saat ini.
Dalam kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian yang di Gelar di Jember Jawa Timur 19/3, membahas bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi kekurangan stok pangan di Indonesia.
“Setiap tahun kita sering berselisih soal impor beras. Menurut saya, ini masalahnya pada data saja. Pemerintah harus berani mengambil risiko dengan tidak langsung memutuskan membuka keran impor beras. Hal ini dilakukan demi memperkuat kapasitas petani dalam negeri agar tidak semakin terpuruk akibat impor beras,”ungkap Rachmat Gobel.
Ketika menjadi menteri perdagangan pada awal pemerintah Jokowi-JK tahun 2014,Rachmat Gobel menahan impor beras sambil berupaya menggenjot produksi beras dalam negeri bersama menteri pertanian saat itu Andi Amran Sulaiman.
“Saya meminta pemerintah lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan petani dalam negeri, daripada impor. Karena pertanian, selain menyerap tenaga kerja yang besar, juga punya kontribusi fundamental terhadap perekonomian Indonesia,” terang Rachmat Gobel.
Pemerintah diharapkan bisa mengambil kebijakan yang menyeluruh untuk mengatasi akar masalah di sektor pertanian. Karena persoalan yang masalah yang dihadapi petani di Indonesia masih terus berulang di aspek yang sama.
Saat musim tanam, pupuk dan bibit langka. Kemudian saat panen tiba, harga justru jatuh. Ini harus diatasi dengan menyeluruh dan terintegrasi oleh pemerintah saat ini, sebelum mengambil kebijakan untuk mengimor beras dari luar negeri.
