LAMAHUNEWS.ID, Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, berhasil meraih angka tertinggi tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Angka IPKD dari tahun ke tahun terus membaik, terakhir untuk penilaian tahun 2020 mencapai angka 53,08 yang merupakan tertinggi Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo,” kata Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Jusni Bolilio, Rabu (5/1/2022).
Jusni Bolilio menyampaikan, pengukurannya diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2020 dengan enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur dalam IPKD.
“Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Kualitas Anggaran Belanja dalam APBD, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah, Opini BPK atas LKPD,” ungkap Jusni.
Dijelaskannya, IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
“Contoh dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator, di antaranya kesesuaian nomenklatur progran RPJMD dan RKPD, kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, kesesuaian Pagu program RKPD dan KUA-PPAS,” jelasnya.
Lanjutnya, berdasarkan dari instrumen-instrumen itu, Pemkab Bone Bolango sangat berkorelasi sekali dengan kebijakan politik anggaran yang ada di Bone Bolango. Dimana kebijakan anggaran lebih berpihak pada publik.
“Ini ditunjukan dengan ratio perbandingan antara belanja publik dan belanja aparatur presentasenya lebih besar ke belanja publik 60:40,” terang Jusni
Jusni yang juga Mantan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) ini membeberkan, berdasarkan dari instrumen-instrumen itu, Pemkab Bone Bolango ini sangat berkorelasi sekali dengan kebijakan politik anggaran yang ada di Bone Bolango. Dimana kebijakan anggaran lebih berpihak pada publik.
“Ini ditunjukan dengan ratio perbandingan antara belanja publik dan belanja aparatur presentasenya lebih besar ke belanja publik 60:40,” bebernya.
Ditambahkannya, melalui IPKD diharapkan dapat memacu dan memotivasi Pemda dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
”Apalagi, Kemendagri akan memberikan penghargaan dalam bentuk insentif daerah kepada Pemda yang memiliki Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbaik,” imbuhnya.
Reporter : Stenli
