Hari ini (13/5) Pimpinan DPR RI didampingi pimpinan komisi VI, komisi XI dan Banggar melakukan rapat konsultasi dengan menteri BUMN, Bank Himbara, OJK, Bank Indonesia, BIN dan KPK tentang skema penyelamatan perbankan akibat covid-19.
Disela-sela waktu rapat konsulatsi Wakil DPR RI Rachmat Gobel melakukan diskusi dengan PimpinanKPK Firli Bahuri terkait kisruh pembagian bantuan sososial dan pengawasan dana Covid-19 yang ada di Gorontalo.
Saat ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia sedang fokus menghadapi pandemi Covid-19, banyak uang rakyat yang di geser untuk penangan pandemi ini.
“ Saya berharap semua Dana Covid-19 dari pusat dan daerah terkelola secara transparan,akuntabel, serta tepat sasaran dalam pemanfaatannya,lebih khusus yang ada di Daerah pemilihan saya. Oleh sebab itu saya meminta KPK bisa mengawasi Dana Covid-19 dengan baik” ungkap Rachmat Gobel.
Ditengah pademi Covid-19, masyarakat sangat merasakan
dampaknya, terutama di wilayah yang saat ini sedang diterapkan PSBB.
“ Ekonomi Nasional mulai lemah, banyak
UMKM gulung tikar dan ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan, oleh sebab itu
Pemerintah harus peka dan harus menggunakan Dana Covid-19 untuk mereka yang terdampak,
“ tegas Rachmat Gobel.
Sekitar 170 miliar dana Covid-19 di Gorontalo yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan kota harus teralokasikan dengan baik, sehingga target dalam penanganan Covid-19 di Goorntalo bisa tercapai.
