Pimpinan DPR RI menerima kunjungan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka konsultasi terkait anggaran penanganan pandemi Covid-19, dan juga dampak ekonomi yang timbulkan oleh pandemi Covid-19 di Gedung Nusantara IV DPR RI Jakarta.(30/6)
Dalam kesempatan tersebut ada beberapa hal yang dibahas oleh Pimpinan DPR RI dan Pimpinan BPK RI tentang tufoksi BPK RI dalam mengaudit secara komprehensif terhadap pengelolaan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan negara dalam penanganan Covid-19 yang ada di Pusat dan di masing-masing Provinsi.
“ Saya meminta kepada BPK RI untuk mengaudit pendistribusian Jaringan Pengaman Sosial (JPS) atau Sembako yang diterima masyarakat terdampak pandemi Covid-19, Jangan sampai ada oknum yang ingin memanfaatkan situasi sulit untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
Banyak masyarakat yang mengeluh dan menilai bantuan dari pemerintah pusat, ketika didistribusikan di daerah diakuisisi menjadi milik kelompok tertentu. apalagi pada akhir tahun nanti kita akan mengadakan pilkada serentak, sangat rawan diselewengkan.
Pada akhirnya rakyat juga yang akan sengsara, ada yang seharusnya menerima bantuan tetapi karna beda warna politik jadi tidak diberikan.
“ Saya juga mendorong pihak yang memiliki kewenangan untuk ikut aktif mengawasi dan mengontrol dan menindak tegas para oknum-oknum tersebut karena telah menimbulkan resiko kerugian negara yang menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat,” tegas Rachmat Gobel.
“ Anggaran Covid-19 jangan hanya terfokus pada JPS tapi juga bagaimana bisa mengangkat kembali ekonomi para pelaku UMKM yang ada di Indonesia, karena meraka juga sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19,” tutup Rachmat Gobel.
