Ketua DPW Perindo Provinsi Gorontalo - Yakub Tangahu, SHLamahunews.id, Kota Gorontalo – Provinsi Gorontalo masih termasuk daerah yang baru berkembang dengan usia yang baru menginjak 20 tahun berpisah dari daerah induk yaitu Provinsi Sulawesi Utara, namun sangat disayangkan Provinsi Gorontalo yang sampai dengan saat ini masih belum bergeser dari kondisi layaknya daerah tertinggal.
Oleh karena itu, pembangunan di segala bidang seperti bidang Ekonomi, SDM dan Infrastruktur masih sangat diperlukan oleh Provinsi yang dikenal dengan julukan Bumi Serambi Madinah ini.
Tetapi yang menjadi sorotan itu, jika banyaknya Anggaran yang digelontorkan dari Pusat (APBN) untuk Proyek Infrastruktur di Provinsi Gorontalo namun hanya dinikmati oleh segelintir orang saja dan lebih parahnya lagi proyek infrastruktur tersebut paling banyak dikuasai oleh Pengusaha atau Kontraktor dari luar Provinsi Gorontalo.
Mantan Aleg DPRD Bone Bolango yang kini banting setir menjadi Kontraktor, Yakub Tangahu, SH sangat menyesalkan dengan kondisi bobroknya proses lelang pengadaan barang dan jasa yang telah bertahun-tahun terjadi di Provinsi Gorontalo ini.
“Pemberdayaan Kontraktor Lokal sangat besar kontribusinya untuk perputaran ekonomi di daerah itu sendiri, bagaimana tidak, dengan memberdayakan Kontraktor lokal maka otomatis pekerja atau tukang yang diambil bukan dari daerah lain akan tetapi tukang yang domisilinya dari daerah lokal itu sendiri,” ujar Yakub.
Ketua DPW Perindo Gorontalo ini juga menambahkan bahwa pemberdayaan Kontraktor Lokal ini juga sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh Wakil Ketua DPR-RI DR. H. Rachmat Gobel pada pertemuan dengan para Kepala Balai dan Kasatker dari Kementerian PUPR di Gorontalo beberapa waktu lalu, namun sepertinya mereka cuma anggap angin lalu permintaan dari Wakil Rakyat Gorontalo yang duduk di Kursi Senayan tersebut.
“Mengenai statemen dari Ketua LSM Merdeka Imran Nento yang menyatakan BP2JK Wilayah Gorontalo ada intervensi dari luar adalah tidak benar, siapa yang mengintervensi BP2JK, coba Imran Nento buktikan, namun jika benar memang ada intervensi dari luar, maka menurut saya sudah menjadi hal yang wajar, karena itu adalah bentuk kegundahan Kontraktor Lokal yang tidak pernah dilibatkan, lebih baik semua Kantor Balai yang ada di Gorontalo yang mengelola Dana APBN di pindahkan saja tempatnya di pusat (Jakarta), karena Kami Kontraktor Lokal di daerah tidak bisa menikmati anggaran itu, sama halnya dengan Konsultan Perencana, paling banyak orang Bandung dan orang Makassar,” gerutu Ketua KONI Bone Bolango ini.
“Saran saya kepada Sutopo selaku Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk hati-hati dan tolong diperhatikan Kontraktor Lokal, jangan setiap tahun cuma Kontraktor itu-itu saja yang menang tender, bagi-bagi donk, kan boleh dilihat daftar nama-nama perusahaan yang sudah dapat, mirisnya lagi ada 1 Kontraktor turunan Tionghoa yang dapat sampai 4 paket proyek, jelas-jelas ini monopoli orang luar Gorontalo lagi,” sungut Yakub dengan nada tinggi serta wajah yang mendadak sangar dan berubah merah.
(007)
